WEBINAR ON IMF-WB AND FORCED MIGRATION
Pada 3 Oktober, anggota Aliansi Migran Internasional/ International Migrants Alliance (IMA) menyelenggarakan webinar yang mengkaji bagaimana kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia secara langsung memperburuk kemiskinan global dan mendorong migrasi paksa.
Acara ini menghadirkan pandangan dari para ahli dan pengorganisasi gerakan akar rumput, termasuk Manuel Hidalgo dari MIREDES dan Komite Eksekutif IMA, Dr. Víctor Abel Niquinga Ruiz dari CADHU, serta Josie Pingkihan yang mewakili Migrante International. Selain 3 pembicara tersebut, Antonio Arizaga dari Frente Unido de Inmigrantes Ecuatorianos dan Badan Koordinasi Internasional (ICB) IMA dan Dona Denina dari Peoples Global Campaign Against IMF-World Bank (Kampanye Global Melawan IMF-WB) juga bergabung. Bersama-sama, para pembicara menguraikan bagaimana lembaga-lembaga keuangan internasional menerapkan kebijakan neoliberal yang secara sistematis mengguncang stabilitas kehidupan masyarakat kelas pekerja di berbagai negara di belahan dunia Selatan (Global South).
Kenaikan suku bunga Amerika Serikat secara drastis pada 1980-an memicu krisis utang yang parah di seluruh Amerika Latin, membuka jalan bagi intervensi struktural yang agresif oleh IMF dan Bank Dunia. Program Penyesuaian Struktural (Structural Adjustment Programs/SAPs) menjadi instrumen utama untuk menekan kebijakan ekonomi negara-negara tersebut. Untuk memperoleh pinjaman yang sangat dibutuhkan, pemerintah negara penerima dipaksa menerapkan privatisasi, deregulasi, pemangkasan belanja sektor publik, dan fleksibilisasi tenaga kerja. Kebijakan-kebijakan ini secara mendasar melemahkan jaring pengaman sosial masyarakat dan mengubah struktur perekonomian kawasan. Dampak buruknya dengan cepat meluas ke luar Amerika Latin, turut memicu krisis keuangan Meksiko dan Asia pada 1990-an. Hingga 2026, beban pembayaran utang masih terus menguras anggaran nasional. Paraguay diproyeksikan mengalokasikan 40% penerimaan pajaknya untuk membayar utang, dibandingkan dengan 18% di Peru dan 30% di Ekuador. Akibatnya, anggaran untuk layanan kesehatan publik dan pendidikan semakin terdesak.
Sebagai respons terhadap tekanan destruktif tersebut, perlawanan rakyat meluas di berbagai negara di kawasan ini. Pada awal 2000-an, gerakan rakyat di negara-negara seperti Argentina dan Brasil melawan dominasi keuangan asing dan menuntut kedaulatan ekonomi. Namun, setelah 2015, muncul serangan balik politik yang kembali memberlakukan kebijakan penghematan anggaran secara ketat, mempercepat devaluasi mata uang, serta memperkuat elite politik otoriter yang sejalan dengan kepentingan korporasi asing.
Para pembicara menyoroti bahwa lembaga sektor swasta yang berada di bawah naungan IMF dan Bank Dunia, seperti International Finance Corporation (IFC), menyalurkan investasi tertentu melalui surga pajak (offshore tax havens), yang pada praktiknya mengalirkan kekayaan keluar dari negara-negara berkembang. Selain itu, persyaratan pinjaman yang ketat bertentangan langsung dengan kewajiban negara untuk melindungi hak atas kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional. Dengan merampas hak pekerja untuk melakukan perundingan bersama dan melemahkan standar ketenagakerjaan, kebijakan-kebijakan ini membuka jalan bagi proyek-proyek ekstraksi sumber daya alam secara masif. Proyek-proyek tersebut menggusur masyarakat adat dan penduduk pedesaan secara paksa, sekaligus mempercepat kerusakan lingkungan.
Deregulasi sektor pertanian dan liberalisasi perdagangan yang didorong oleh IMF dan Bank Dunia sangat melemahkan produksi pangan lokal dengan memaksa petani kecil bersaing dengan produk impor asing yang mendapat subsidi besar. Pada saat yang sama, privatisasi layanan publik yang vital, seperti air dan listrik, meningkatkan biaya kebutuhan dasar hingga melampaui kemampuan keluarga pada umumnya.
Ketika kesempatan kerja di dalam negeri semakin menyusut dan upah layak terus merosot, pekerja menghadapi tekanan ekonomi yang semakin besar untuk mencari pekerjaan ke luar negeri. Alih-alih mengatasi persoalan mendasar dalam struktur ekonomi, pemerintah dan agen perekrutan justru memanfaatkan skema ekspor tenaga kerja untuk menghasilkan pemasukan penting melalui remitansi pekerja migran. Sementara itu, para pekerja migran menghadapi risiko serius berupa jeratan utang, perdagangan manusia, dan kekerasan di tempat kerja.
Pada akhirnya, lembaga-lembaga keuangan global turut mengambil keuntungan dari berkembangnya ekonomi remitansi ini melalui berbagai inisiatif, seperti Forum Global tentang Remitansi, Investasi, dan Pembangunan/ Global Forum on Remittances, Investment and Development (GFRID) yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam pendekatan ini, pekerja yang terpaksa bermigrasi diperlakukan sebagai komoditas ekonomi, bukan sebagai manusia yang mencari keselamatan, kehidupan yang layak, dan martabat ekonomi.
