[PERNYATAAN] IMA Asia Pasifik tentang Meningkatnya Politik Sayap Kanan dan Sentimen Anti-Migran di Jepang
11 Agustus 2025
Aliansi Migran Internasional - Asia Pasifik (IMA-AP) menyatakan keprihatinan mendalam terhadap gelombang politik sayap kanan yang meningkat di Jepang, yang ditandai oleh meningkatnya xenofobia, ultra-nasionalisme, dan retorika yang semakin eksklusif yang menargetkan migran dan penduduk asing. Tren ini merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan hak asasi manusia di Jepang.
Alih-alih mengatasi penyebab utama krisis ekonomi Jepang—yang meliputi penurunan nilai upah, ketidakamanan kerja, tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, dan populasi yang menua—pemerintah telah beralih ke pencarian kambing hitam dengan menyalahkan migran, misalnya menganggap mereka sebagai penyebab meningkatnya tingkat kejahatan dan kurangnya layanan sosial. Narasi ini salah dan merupakan pengalihan perhatian yang disengaja dari para pelaku sebenarnya di balik krisis ini.
Masalah ekonomi Jepang disebabkan oleh beberapa dekade kebijakan neoliberalisme, meningkatnya ketidaksetaraan, dan tingkat pengeluaran militer yang melampaui rekor yang pernah ada. Pada tahun 2025, Jepang menyetujui anggaran pertahanan terbesar, yang mana melebihi 7 triliun yen, sambil terus menanggung biaya yang meningkat untuk menampung pangkalan militer AS. Kontribusi tahunan Jepang untuk mendukung sekitar 55.000 tentara AS yang ditempatkan di Jepang mencapai sekitar 211 miliar yen (1,34 miliar dolar AS). Selain itu, pemerintahan Trump telah menekan Jepang untuk meningkatkan anggaran militernya lebih banyak, dengan target 3,5 persen dari PDB. Ini adalah penyebab sebenarnya dari pemborosan ekonomi dan sumber daya publik Jepang..
Baru-baru ini, pembentukan sebuah kantor pemerintah yang ditujukan untuk mengelola/ mengatur penduduk asing, meskipun dipresentasikan sebagai upaya untuk mempromosikan “koeksistensi yang baik antara warga negara Jepang dan penduduk asing,” sebenarnya adalah mekanisme untuk memusatkan kontrol, meningkatkan pengawasan, dan menginstitusionalisasi kecurigaan terhadap migran. Alih-alih mendorong inklusi, hal ini berfungsi sebagai alat untuk eksklusi dan diskriminasi yang lebih jauh.
Kebijakan anti-migran seperti ini, yang diterapkan oleh pemerintahan sebelumnya, telah menciptakan ruang bagi kelompok ultrakanan seperti partai Sanseito (参政党). Dengan upayanya dalam menyebarkan teori konspirasi, revisi sejarah, dan rekomendasi kebijakan anti-migran, Sanseito mencerminkan pergeseran yang lebih dalam menuju konservatisme ekstrem dalam politik Jepang. Popularitasnya yang semakin meningkat, terutama di kalangan pemilih muda yang kecewa, mengungkapkan kekosongan yang ditinggalkan oleh partai-partai mainstream yang gagal memberikan respons berarti terhadap kekhawatiran nyata publik. Mirip dengan Trump di AS, Sanseito menyebarkan paranoia, ketakutan, dan pandangan sempit tentang identitas nasional yang berakar pada diskriminasi dan ketidakadilan terhadap sekelompok orang yang juga menjadi korban oleh kebijakan neoliberalis yang sama dan perampokan sumber daya yang terjadi di negara mereka. Jepang tidak dapat menyelesaikan krisis ekonominya dengan berbalik ke dalam dan mengusir orang. Migran, banyak di antaranya yang tinggal, bekerja, membangun keluarga, dan berkontribusi secara signifikan kepada komunitas di seluruh Jepang, berhak mendapatkan martabat, perlindungan, dan hak yang setara.
Kami memanggil seluruh rakyat Jepang untuk menentang kebijakan ekonomi neoliberalis, melawan kebangkitan sayap kanan, menolak pencarian kambing hitam terhadap migran, dan berjuang melawan ancaman nyata, yaitu keberadaan dan kontrol AS atas Jepang. Kami mendesak pemerintah Jepang untuk menghentikan pendanaan mesin perang AS, dan menggunakan uang pajak untuk layanan sosial yang sangat dibutuhkan, seperti perumahan dan perlindungan sosial untuk semua. Pemerintah harus memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak semua orang di dalam batas-batasnya dan mengakhiri pemerintahan berbasis ketakutan.
##
